Banggai Cerdas Berbudaya —
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) kembali melanjutkan kegiatan asesmen tahap II (screening awal) bagi peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) di tingkat SMP. Program ini menyasar siswa kelas VII, VIII, dan IX yang belum sempat mengikuti screening tahap pertama.
Kegiatan asesmen ini bukan sekadar pendataan, melainkan langkah strategis dalam memastikan bahwa siswa yang teridentifikasi memiliki keterbatasan benar-benar membutuhkan layanan pendidikan inklusif. “Asesmen ini bertujuan memastikan apakah siswa tersebut memiliki kebutuhan khusus yang permanen, atau hanya mengalami gangguan sementara akibat faktor lingkungan, sosial, atau psikologis,” ujar Yuliati Lamaka, S.Si, Kepala Seksi Bidang SMP yang juga bertindak sebagai pemateri dari ULD Disdikbud Banggai.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan dua tim psikolog profesional berlisensi, yakni Reitno Dewi Astuti, M.Psi dan Asrina Endarwaty, S.Psi., M.Psi. Kedua psikolog ini turun langsung ke sekolah-sekolah untuk melakukan asesmen mendalam terhadap siswa-siswa yang diduga memiliki kebutuhan khusus.
“Untuk tahap lanjutan, asesmen hanya diperuntukkan bagi siswa yang telah melalui screening awal. Tidak semua peserta tahap pertama perlu mengikuti asesmen lanjut, karena sebagian besar telah menunjukkan kemajuan signifikan setelah mendapatkan program kompensatorik dan pendampingan sekolah serta orang tua,” jelas Yuliati.
Dari hasil evaluasi tahun 2024, sejumlah siswa yang sebelumnya masuk daftar ABK dinyatakan berhasil melewati masa pendampingan dan dikeluarkan dari daftar setelah menunjukkan perkembangan positif. Namun, bagi siswa yang belum menunjukkan perubahan signifikan dan masih menghadapi kesulitan belajar, asesmen tingkat lanjut oleh tim psikolog menjadi langkah yang wajib dilakukan.
Menariknya, dalam setiap kunjungan ke sekolah, tim ULD tidak hanya fokus pada asesmen individu. Saat psikolog melakukan asesmen terhadap siswa, tim ULD memanfaatkan waktu dengan menggelar sosialisasi layanan pendidikan inklusif kepada seluruh guru di sekolah tersebut. Sosialisasi ini bertujuan memperkuat pemahaman guru tentang penanganan ABK di lingkungan belajar yang inklusif dan ramah bagi semua peserta didik.
Meski demikian, kegiatan asesmen tahap II kali ini belum menjangkau seluruh SMP di Kabupaten Banggai. “Kami masih memprioritaskan beberapa sekolah berdasarkan kebutuhan dan data jumlah ABK yang valid. Selain itu, kami juga menemukan adanya kesalahan penggunaan instrumen screening di beberapa sekolah, sehingga perlu dilakukan pendampingan ulang,” ungkap Yuliati.
Kegiatan asesmen ini telah berlangsung sejak 22 Oktober dan dijadwalkan berakhir pada pekan kedua November 2025. Selama pelaksanaan, tim ULD dan psikolog didampingi oleh para Koordinator Wilayah Pendidikan (Kordik) setempat untuk memastikan kelancaran kegiatan serta koordinasi dengan pihak sekolah.
Langkah ini menjadi bukti keseriusan Dinas Pendidikan Banggai dalam memperkuat sistem pendidikan inklusif yang berkeadilan. Dengan asesmen yang terukur dan program pendampingan yang berkelanjutan, diharapkan tidak ada lagi anak yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan yang layak — karena setiap anak, tanpa terkecuali, berhak tumbuh dan belajar sesuai potensinya.
